Jakarta, kupasfakta.online  – Peta birokrasi Kabupaten Cianjur kembali bergeser. Jumlah pejabat yang melepas jabatan strategis bertambah menjadi enam orang setelah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur, Ayi Reza Addairobi, resmi beralih dari jabatan struktural ke jabatan fungsional. Peristiwa ini memperkuat sorotan publik terhadap stabilitas manajemen pemerintahan daerah yang tengah diuji konsistensinya.

Ayi Reza Addairobi bukan figur baru dalam dinamika jabatan. Sebelumnya ia juga sempat mengundurkan diri dari posisi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cianjur. Setelah itu ia dipercaya menjadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebelum akhirnya ditetapkan sebagai kepala dinas definitif. Namun, baru beberapa bulan menjabat, ia kembali mengambil langkah berbeda dengan meninggalkan jabatan struktural.

Kepala BKPSDM Kabupaten Cianjur, Kaos Koswara, menjelaskan bahwa Ayi memilih beralih dari jabatan struktural ke jabatan fungsional dan langsung ditempatkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu. Peralihan tersebut disebut telah melalui mekanisme administrasi kepegawaian yang berlaku.

Di sisi lain, Ayi menegaskan bahwa langkah yang diambilnya bukanlah pengunduran diri dari dinas, melainkan perubahan jalur karier. Ia menyebut pengajuan untuk beralih ke jabatan fungsional telah disampaikan sejak beberapa bulan lalu dan baru memperoleh persetujuan pada awal Desember 2025.

Dengan bergesernya Ayi, daftar pejabat yang meninggalkan jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur kini mencapai enam orang. Sebelumnya, publik mencatat mundurnya Direktur Utama Perumda Tirta Mukti, Direktur Utama RSUD Cimacan, Direktur Utama RSUD Pagelaran, Kepala Dinas Kesehatan, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.

Rentetan peristiwa ini memantik diskusi luas di ruang publik dan media sosial. Sebagian pihak menilai fenomena tersebut sebagai dinamika normal dalam sistem birokrasi modern yang memberi ruang mobilitas karier. Namun, tidak sedikit pula yang membaca pola ini sebagai alarm dini yang patut dicermati, terutama terkait kesinambungan kepemimpinan, efektivitas pelayanan publik, dan konsistensi arah kebijakan daerah.

Di tengah tuntutan pelayanan yang semakin kompleks dan ekspektasi publik yang kian tinggi, gelombang peralihan jabatan ini menjadi ujian bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk membuktikan bahwa roda birokrasi tetap berjalan stabil, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.