kupasfakta.online -  Kediri Ribuan tenaga honorer daerah di Kota Kediri akhirnya menghirup udara lega setelah resmi menerima Surat Keputusan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paruh waktu. Momentum bersejarah itu berlangsung di GOR Jayabaya Selasa 16 Desember dan menjadi penanda babak baru pengabdian panjang para honorer yang selama ini bekerja dalam ketidakpastian.

Sebanyak 2.596 honorer dari berbagai organisasi perangkat daerah menerima SK PPPK paruh waktu. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati di hadapan ribuan penerima yang tampak haru dan penuh harapan.

Status baru ini memantik optimisme besar di kalangan mantan honorer. Bukan sekadar perubahan administrasi namun simbol pengakuan negara atas pengabdian bertahun tahun. Harapan paling kuat yang mengemuka adalah peningkatan kesejahteraan serta peluang diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

Hariyati guru TK Negeri Pembina Kecamatan Pesantren mengaku bersyukur setelah 17 tahun mengabdi akhirnya memperoleh kepastian status. Di usia 55 tahun dan menjelang masa pensiun ia menilai pengangkatan ini sebagai kebutuhan mendesak bagi nasib para pendidik senior.

Ia berharap status paruh waktu ini menjadi jembatan menuju PPPK penuh waktu agar kesejahteraan lebih terjamin. Selama ini menurutnya perubahan penghasilan hampir tidak pernah dirasakan dan harapan minimalnya adalah penghasilan setara upah minimum regional.

Cerita serupa datang dari Santoso staf keamanan SMP Negeri 7 Kota Kediri. Pria 55 tahun itu tak menyangka bisa diangkat menjadi ASN meski berstatus paruh waktu. Sebelumnya ia sempat ragu mengikuti seleksi karena merasa usia tak lagi muda namun dorongan pimpinan membuatnya tetap berjuang hingga akhirnya lulus.

Dengan logat Jawa yang khas Santoso mengaku sangat bersyukur dan berharap ke depan kesejahteraan PPPK paruh waktu bisa meningkat. Baginya pengangkatan ini bukan sekadar status namun bentuk penghargaan atas pengabdian tulus selama ini.

Para PPPK paruh waktu tersebut tersebar di berbagai sektor pelayanan publik mulai dari dinas pendidikan dinas perhubungan dinas lingkungan hidup kebersihan dan pertamanan hingga rumah sakit umum daerah. Mereka menjadi tulang punggung pelayanan dasar yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dalam sambutannya menegaskan bahwa status ASN membawa konsekuensi tanggung jawab besar. Pelayanan publik harus menjadi orientasi utama dengan prinsip cepat tepat ramah dan berkualitas.

Ia juga mendorong seluruh PPPK paruh waktu untuk terus meningkatkan kompetensi melalui belajar mandiri pelatihan serta pengalaman kerja sehari hari. Tantangan birokrasi ke depan disebut semakin kompleks sehingga aparatur dituntut adaptif dan profesional.

Pengangkatan ribuan honorer ini menjadi sinyal kuat reformasi tata kelola kepegawaian daerah. Meski belum sepenuhnya menjawab harapan kesejahteraan langkah ini dipandang sebagai awal penting menuju keadilan pengabdian dan kepastian masa depan bagi para abdi layanan publik di Kota Kediri.