JAKARTA, kupasfakta.online  – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, angkat suara setelah pernyataannya mengenai keberadaan ahli gizi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perbincangan publik. Cucun menjelaskan bahwa ucapannya tersebut disampaikan dalam sebuah forum diskusi dan merupakan respons terhadap dinamika yang berkembang saat itu.

“Di forum itu muncul berbagai masukan. Justru yang mengusulkan perubahan istilah adalah para ahli gizi sendiri. Mereka tidak ingin ada tambahan istilah tertentu. Namun hal itu kan tidak memungkinkan karena sudah diatur dalam perpres,” ujar Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Pernyataan tersebut awalnya disampaikan Cucun dalam forum bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menjelaskan, usulan yang berkembang di forum tersebut berkaitan dengan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR bersama Badan Gizi Nasional (BGN), yang meminta BGN mencari alternatif profesi lain untuk mendukung program MBG karena terbatasnya jumlah ahli gizi.

“Awalnya berangkat dari RDP Komisi IX yang memutuskan perlu dicari solusi terkait kelangkaan ahli gizi dan akuntan,” jelas Cucun.

Menurutnya, pernyataan yang viral itu merupakan tanggapan spontan terhadap masukan yang menyebut perlunya menghilangkan embel-embel istilah “ahli gizi” dalam program MBG.

“Di forum ada yang bilang, ‘jangan ada embel-embel ahli gizi’. Saya tanggapi, kalau keinginannya seperti itu, ya nanti profesi Anda diganti semua. Bisa habis. Yang masuk nanti bukan ahli gizi lagi,” tegasnya.

Cucun menambahkan, ia telah menyampaikan permintaan maaf melalui media sosial atas polemik yang muncul. Ia juga bertemu langsung dengan perwakilan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) serta BGN untuk meluruskan persoalan.

“Saya sudah menyampaikan permintaan maaf di media sosial. Bahkan tadi malam kami berdiskusi dengan Ketua Persagi. Banyak pemikiran konstruktif yang dibahas dalam pertemuan itu. Dan di awal pertemuan hari ini juga sudah saya sampaikan permohonan maaf,” ujarnya.

Hingga kini, pembahasan terkait penempatan ahli gizi dalam program MBG masih terus berlanjut di tingkat DPR dan BGN, seiring upaya mencari solusi atas keterbatasan jumlah tenaga gizi di berbagai daerah.(red.al)