KEDIRI, kupasfakta.online  – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB (DP3AP2KB) menyelenggarakan Orientasi Tim Pendamping Keluarga (TPK) Tahun 2025, Rabu (19/11), di Ballroom Golden. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi para kader yang menjadi garda terdepan dalam pendampingan keluarga, khususnya dalam percepatan penurunan stunting, penguatan ketahanan keluarga, serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai diterapkan tahun ini.

Acara dibuka oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra, Syamsul Bachri, dan dihadiri 800 peserta yang terdiri dari 663 kader TPK, camat, lurah, pejabat OPD, serta penyuluh KB. Peserta juga mendapatkan materi langsung dari dua narasumber, yaitu Diah dari BKKBN Provinsi Jawa Timur dan Retno Larasati, Ahli Gizi RSUD Gambiran.

Dalam sambutannya, Syamsul Bachri menekankan bahwa peran kader TPK semakin krusial seiring hadirnya kebijakan baru pemerintah pusat mengenai Program MBG. Di Kota Kediri, para kader bertugas melakukan pendataan, verifikasi, serta penyaluran makanan bergizi untuk tiga kelompok sasaran utama: ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Tugas mulia ini harus dilakukan dengan teliti agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak besar pada kualitas tumbuh kembang anak,” tegas Syamsul.

Ia juga menyampaikan bahwa para kader kerap menghadapi berbagai tantangan, mulai dari memastikan data keluarga selalu terbaru hingga memberikan edukasi gizi kepada keluarga yang masih kurang memahami pentingnya nutrisi.
“Meski tidak banyak disorot, dampak kerja para kader sangat dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Kota Kediri M. Fajri Mubasysyr, menjelaskan bahwa orientasi ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada para kader. Materi yang disampaikan mencakup tugas dan fungsi TPK, teknik monitoring tumbuh kembang anak, edukasi gizi pada masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), hingga tata cara pendampingan keluarga berisiko stunting sesuai standar nasional.

Dengan pembekalan tersebut, para kader diharapkan dapat bekerja lebih sistematis, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan keluarga dampingan.
“TPK adalah ujung tombak dalam upaya menurunkan angka stunting. Mereka juga berperan penting dalam memfasilitasi layanan kesehatan maupun bantuan sosial bagi keluarga yang membutuhkan,” ujar Fajri.

Dalam kegiatan ini, pemerintah juga menyerahkan bantuan kepada enam keluarga berisiko stunting, yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, ibu pascapersalinan, dan baduta. Selain itu, penghargaan diberikan kepada tiga TPK terbaik, yakni TPK Kelurahan Singonegaran, Bandar Lor, dan Kaliombo, sebagai apresiasi atas dedikasi mereka.

Melalui orientasi ini, Pemerintah Kota Kediri berharap koordinasi lintas sektor semakin solid dan seluruh upaya pencegahan stunting dapat berjalan lebih optimal, demi masa depan generasi Kota Kediri serta mendukung terwujudnya Kota Kediri Mapan.(red.al)