KEDIRI, kupasfakta.online   – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri resmi memulai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026. Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Kediri telah menjadwalkan rangkaian pembahasan mulai pekan ini.

Dalam proses penyusunan RAPBD 2026, sejumlah isu krusial menjadi fokus utama. Salah satunya terkait penurunan signifikan dana transfer yang diterima daerah, yang tahun ini berkurang hingga Rp178 miliar.

Baca Juga: DPC PKB Kabupaten Kediri Gelar Tasyakuran atas Penganugerahan Tiga Tokoh Asal Jatim Jadi Pahlawan Nasional

Ketua DPRD Kota Kediri, Firdaus, memastikan bahwa kondisi tersebut tidak akan mengganggu pembiayaan sektor-sektor strategis, terutama pendidikan dan kesehatan.

“Dalam pembahasan APBD nanti, kami akan mendahulukan program dan kebutuhan yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat,” ujar Firdaus yang akrab disapa Ido.

Terkait proyek fisik, Ido menyebutkan bahwa seluruh rencana pembangunan infrastruktur akan kembali ditelaah untuk memastikan urgensinya serta kesesuaian dengan kemampuan fiskal daerah.

“Semua usulan infrastruktur akan dikaji ulang. Kami akan memilah mana yang paling prioritas dan memberi manfaat besar,” jelas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Baca Juga: Anggota DPRD Kabupaten Kediri Masde Maghfur Turun Langsung Serap Aspirasi Masyarakat

Ido menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan secara tepat, yakni hanya pada sektor yang dampaknya tidak langsung dirasakan masyarakat. Sebaliknya, tiga sektor utama—pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial—wajib tetap menjadi fokus utama.

“Tidak ada ruang efisiensi untuk kebutuhan masyarakat. Baik layanan kesehatan, pendidikan, maupun sosial harus tetap diutamakan. Itu menjadi komitmen DPRD dalam mengawal kebijakan anggaran,” tegasnya.(red.al)